Antara TV Kepri - Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Potongan Gaji Terhadap Honorer

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun Provinsi Kepulauan Riau, dalam rangka pengesahan terhadap nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBDP) tahun anggaran 2019, mengesahkan APBDP kabupaten karimun senilai 1,4 trilyun rupiah.

Dalam rapat paripurna  kali ini semua fraksi setuju dengan RAPBDP yang di ajukan oleh tim anggaran pemerintah daerah, meski dengan catatan-catatan, yang menekankan pada pembiayaan skala prioritas, seperti pembayaran sisa hutang proyek pada tahun 2018 senilai 42 milyar rupiah.

Sementara itu dalam sesi wawancara, Bupati Karimun, Aunur Rafiq menegaskan mengenai wacana pemotongan gaji tenaga honorer yang sempat mencuat dan menimbulkan keresahan dikalangan tenaga honorer, bahwa pemerintah tidak jadi melakukan pemotongan, dan akan melakukan rasionalisasi terhadap belanja Adum OPD dan belanja-belanja publik yang masih dapat di rasonalisasikan.

Senada yang disampaikan Bupati Karimun, ketua DPRD Karimun, Muhammad Yusuf sirat juga menegaskan, bahwa pemotongan gaji tenaga honorer yang sempat mencuat beberapa waktu lalu, itu hanya merupakan wacana dan dari beberapa opsi, namun wacana tersebut tidak jadi karena pihaknya meminta kepada Bupati Karimun, agar opsi tersebut dihapuskan, mengingat dampaknya terhadap para tenaga honorer yang memang gajinya tidak seberapa.

Share this article

Tinggalkan Komentar

Formulir Komentar

Berlangganan

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…